background

PPID Soppeng

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pelayanan publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan hak setiap orang untuk memperoleh informasi

Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatur bahwa salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi.

Dasar Hukum dibentuknya PPID Soppeng adalah :

  • Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  • Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  • Peraturan walikota Makassar Nomor 1352 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar;
  • Keputusan walikota Makassar Nomor 480/kep-179/Diskominfo Tahun 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kota Makassar.
  • Jenis Permohonan

    Permohonan berkas dibagi menjadi tiga bagian, silahkan memilih kategori sesuai kebutuhan Anda.

    Kelompok Berbadan Hukum

    Kategori

    Pemohon informasi merupakan
    lembaga berbadan hukum Indonesia
    dengan persyaratan yang telah terdaftar
    di Kementerian Hukum dan
    Hak Asasi Manusia / Pengadilan Negeri.
    Perorangan

    Kategori

    Pemohon informasi merupakan
    perseorangan dan tecatat sebagai
    Warga Negara Indonesia (WNI)
    dengan persyaratan melampirkan
    fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
    Kelompok Tidak Berbadan Hukum

    Kategori

    Pemohon informasi merupakan
    kelompok Warga Negara Indonesia (WNI)
    dengan persyaratan melampirkan
    tandatangan dan Kartu Tanda Penduduk
    seluruh anggota kelompok.

    Tentang

    Dasar Hukum

    • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
    • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
    • Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
    • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah